Pada tahun anggaran 2026 ini, Pemkab Ponorogo mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp22,41 miliar yang didistribusikan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Sugiarto, menegaskan bahwa kucuran DBHCHT memiliki peranan yang sangat vital dan multidimensional dalam menopang taraf hidup masyarakat Ponorogo secara menyeluruh.
Menurutnya, skema penyaluran dana bagi hasil tersebut dirancang tidak hanya berfokus pada pembinaan industri hasil tembakau semata. Pemkab Ponorogo membagi peruntukannya ke dalam berbagai sektor prioritas pembangunan daerah.
”Tetapi juga untuk peningkatan layanan kesehatan hingga mendukung penegakan hukum,” ujar Agus Sugiarto, kepada Rednews , Jumat (2/10/2026).
Agus Sugiarto menyampaikan bahwa distribusi DBHCHT kepada beberapa OPD di lingkungan Pemkab Ponorogo dilakukan berdasarkan regulasi dan proporsi kebutuhan daerah.
Pembagian ini mencakup bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, serta bidang penegakan hukum.
”Penyaluran anggaran DBHCHT kepada beberapa OPD ini difokuskan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. OPD teknis di bidang kesehatan memanfaatkannya untuk pemenuhan sarana-prasarana medis serta jaminan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara OPD di bidang perekonomian dan pertanian mengarahkannya untuk pembinaan petani tembakau serta peningkatan kapasitas industri.
Sektor penegakan hukum juga mendapat alokasi untuk menggencarkan sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas dalam penyerapan dana tersebut di tiap-tiap OPD penerima. Ia berharap seluruh instansi terkait dapat mengeksekusi program kerja secara tepat waktu dan tepat sasaran.
”Kami terus mendorong OPD pengampu agar mengawal penyaluran DBHCHT ini secara transparan dan berorientasi pada hasil (result-oriented),” tegasnya.
“Harapan kita bersama, alokasi Rp22,41 miliar ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo secara nyata,” imbuh Sekda.
Sekda Agus Sugiarto pun sempat mencermati tingkat serapan perangkat daerah yang memiliki kegiatan dengan sokongan DBHCHT.
Capaian tertinggi dicapai oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, kemudian disusul Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, RSUD Bantarangin, Dinas Tenaga kerja dan Dinas Kesehatan.
Di sisi lain yang masih perlu didorong dalam realisasi kegiatan adalah Dinas Sosial P3A, Dinas Kominfo, dan Satpol PP. (Wied/Adv)