Surabaya rednews.co..id – Akibat permasalahan truk ODOL ( Over Dimensio Overload ) belum tuntas. Hal tersebut mengakibatkan di jalanan turut meninggalkan jejak, terutama jalan rusak khususnya jalan nasional di Jawa Timur membuat negara jadi rugi besar.
Menurut sumber data dari Kementerian PUPR memperkirakan total kerugian akibat truk ODOL telah mencapai Rp.44 riliun pertahun untuk memperbaiki jalan nasional yang rusak karena dilewati kendaraan melewati batas tonase tersebut.
Aktivis muda yang energik dan mobile ke semua wilayah Se Indonesia ,Ramot Batubara mengatakan, kerusakan jalan mengakibatkan biaya perbaikan yang sangat besar. dan sangat merugikan anggaran belanja negara, “artinya anggaran sebesar itu dapat dipergunakan untuk hal lainnya. Bisa untuk kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak lagi,” tuturnya. Dirinya berharap pihak-pihak yang terkait seperti di Kementerian PUPR dan pihak Kementerian Perhubungan serta pihak Kepolisian agar lebih serius untuk melakukan upaya pengawasan dan pencegahan bahkan melakukan penindakan terhadap truk ODOL yang masih melintas diberbagai daerah yang mengakibatkan jalan raya rusak parah,” bahkan akhir-akhir ini mengakibatkan beberapa jalan dan jembatan ambles sehingga merugikan masyarakat pengguna, tentu hal ini mengganggu lajunya roda perekonomian ditengah-tengah masyarakat,” terangnya.
Menurutnya pemberlakuan penerapan sistem teknologi penimbangan kendaraan Weigh in Motion ( WIM ) yang sudah pernah diuji cobakan pemerintah di daerah Jakarta dan sekitarnya diharapkan juga segera dapat diterapkan di poros jalan nasional di jawa timur guna melakukan proof of concept untuk kendaraan ODOL tersebut, “karena jika sistem teknologi WIM (Weigh in Motion ) ini diberlakukan maka secara otomatis bakal mengidentifikasi beban dan domestik kendaraan yang melintas, terutama untuk kendaraan obesitas seperti truk, ketika hal ini sudah berlaku dan terpasang secara efektif, maka kejadian-kejadian jalan dan jembatan ambles seperti yang terjadi di jalan raya nasional Lamongan – Babat Tuban, kecil kemungkinan terjadi,” Terangnya.
Bung Bara berharap ,secepatnya problematika ODOL dapat terselesaikan solusinya, menurut pengamatan timnya selama ini, selain kondisi jalan yang kurang baik dan cepat rusak adalah karena beberapa faktor penyebab , seperti Drainase yang tidak berfungsi/tidak adanya drainase atau saluran sehingga air menggenang di badan jalan, mutu Asphalt Hotmix yang tidak baik, Kondisi konstruksi tanah dasar yang tidak stabil, dan Kesalahan dari perencanaan, design awal, dan tidak dilakukan perawatan jalan secara berkala, sampai ke permasalahan terkait jenis kendaraan truk yang kelebihan muatan dan dimensi over dimension and over load (ODOL) dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu tertinggi atas kerusakan jalan, sehingga diantara pemangku jabatan di negeri ini saling menyalahkan, dan yang tak kalah penting,
Dirinya juga berharap ketegasan kepada pihak Kementerian Perhubungan dan atau Dinas Perhubungan di daerah harus bersinergi baik dengan pihak Kemendagri terkait urusan KIR di Pemda masing-masing daerah, untuk memperkuat supaya penyelenggaraan di Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang, dan urusan uji KIR dan lainnya menjadi hal yang sangat penting untuk diprioritaskan, sambung bung Bara Ketua Umum organisasi ICON ( Indobara Cakrabuana Anti Konspirasi Nasional ).
Sementara itu menurut ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, bahwa truk ODOL tak hanya mengakibatkan kerusakan jalan, tapi juga mempengaruhi kelancaran lalu lintas, dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Ia menilai truk-truk dengan kapasitas berlebih masih nekat berkeliaran, karena sanksi yang belum memberi efek jera. “Upaya mengurangi truk ODOL harus dari sistem, teknologi dan penerapan sanksi yang berat. Ia melanjutkan bahwa sebagian besar pengusaha besar pemilik barang memiliki kontrak dengan pengusaha pengangkut barang yang memiliki armada truk ODOL.,” Jelasnya. Probematika ODOL di Indonesia adalah sudah menjadi budaya dalam dunia logistik angkutan truk di Indonesia. dari semua negara di ASEAN, hanya Indonesia yang masalah truk ODOL belum tuntas, tandasnya.
Djoko juga menegaskan , Pihaknya akan lakukan tindakan tegas agar kendali dan implementasi aturan lebih mudah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Diantaranya melakukan segmentasi atau memilah penanganan yang berdampak besar. Baik pemilahan sasaran jenis kendaraan ODOL, maupun tipe komoditas. ODOL kritis harus ditangani sangat tegas, jika perlu yang berdampak sistemik, sehingga dapat mengeluarkan seluruh rantai timbulnya pelanggaran. Tidak hanya pada pelaku di lapangan, namun sampai pada pengusaha angkutan dan pemilik barang, bahkan industri otomotif yang terlibat. Selanjutnya melakukan operasi rutin namun bersifat random untuk industri pelaku ODOL dengan tidak hanya mengandalkan jembatan timbang, namun dengan peralatan portable dengan lokasi di titik atau ruas dari asal komoditas yang diangkut, sehingga tidak sempat sampai di jalan, paparnya
Menurut Joko ,Operasi terkait hal tersebut harus didukung dengan sistem dan aplikasi digital untuk kemudahan pencatatan dan kendali tindakan. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut perlu review terhadap kekuatan aturan yang ada, tuturnya.
Sementara itu Joko juga meminta dengan tegas, aturan tentang kendaraan ODOL ini harus terus disosialisasikan sampai ke para pemilik barang. Mereka harus mengetahui detail ketentuan ini agar bisa mengemas barang sesuai dengan ketentuan yang ada. “Jadi pemilik barang pun ini perlu dikasih penjelasan bagaimana kita menyiapkan, mengatur barang agar sesuai dengan ketentuan ODOL,” Pungkasnya. ( Tim RedNews )
