Ponorogo rednews.co.id -Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 resmi dituntaskan DPRD bersama Pemkab Ponorogo. Nota kesepakatan kebijakan keuangan tersebut diteken pada Kamis (22/8), dengan salah satu poin utama berupa proyeksi kenaikan pendapatan daerah dibanding tahun sebelumnya.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2026 telah melalui serangkaian forum antara badan anggaran (Banggar) dan eksekutif. Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 2,5 triliun, atau naik sekitar Rp 63 miliar (2,62 persen) dari APBD 2025. Sumber kenaikan itu, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan menyentuh Rp 524 miliar pada 2026..” Peningkatan sumber PAD ini kami harapkan dibarengi dengan kreativitas Pemda, yang tidak membebani rakyat,” terang Dwi Agus.
Menurut Dwi Agus, kenaikan PAD menjadi penting karena pada 2026 pemerintah pusat diprediksi akan mengurangi transfer dana ke daerah. Dalam rancangan KUA-PPAS, penerimaan transfer dari pusat dipatok Rp 1,8 triliun, atau turun sekitar Rp 5 miliar dibanding tahun berjalan.”Penurunan ini karena terdapat wacana dana alokasi khusus dan umum yang berkurang,” jelasnya.
Pemangkasan dana transfer ini diharapkan justru menjadi pemicu Pemkab Ponorogo untuk menggenjot PAD. Optimalisasi pajak di sektor-sektor yang selama ini belum tergarap disebut bisa menjadi solusi. Meski begitu, DPRD menegaskan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat.”Banyak sektor yang bisa dimaksimalkan, tidak hanya PBB (pajak bumi bangunan), tapi sektor kreatif lainnya,” tambah Dwi Agus.
Dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS ini, DPRD berharap Pemkab Ponorogo lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah, sehingga APBD 2026 tetap stabil meski dana transfer pusat mengalami pengurangan. Sumber kenaikan itu, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan menyentuh Rp 524 miliar pada 2026. ( Adv/ Fer/ DPRD)
