Massa Gruduk Kantor BBPJN Jatim – Bali, Pemicunya Kasatker PJN Wilayah III Jatim

SURABAYA rednews.co.id-, Kelompok Massa yang terhimpun dalam Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia Provinsi Jawa Timur, melakukan unjuk rasa di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali untuk meminta Kabalai, BPK, KPK, Kejaksaan serta Kepolisian untuk menyelidiki dan mengusut dugaan Penyalahgunaan wewenang Kasatker PJN Wilayah III Jatim, terkait dugaan Anggran ganda Proyek Revitalisasi Drainase senilai Rp 27 Miliar.

Massa berorasi didepan kantor BBPJN Jatim – Bali pukul 11.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk salastunya yang berisi desakan lembaga anti rasuah untuk memeriksa kemungkinan adanya dugaan indikasi korupsi Kasatker PJN Wilayah III Jatim, dalam pengelolaan anggran swakelola revitalisasi drainase senilai Rp 27 Miliar.

“Kami Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia Provinsi Jawa Timur Mendesak Achmad Subki selaku kabalai untuk mengevaluasi kinerja Adi Rosadi sebagai Satker PJN Wilayah III Jatim,”

“Kami meminta KPK, Kejaksaan serta Kepolisian untuk menyelidiki dan mengusut dugaan Penyalahgunaan wewenang Kasatker PJN Wilayah III Jatim, terkait dugaan adanya Anggaran ganda Proyek Revitalisasi Drainase senilai Rp 27 Miliar,” ucap Koordinator Aksi Arif Dwi. Kamis 19/05/22.

Sementara itu, Muhammad Ali Zaini, yang dikenal sebagai Tokoh Masyarakat yang juga sebagai Ketua DPP. LSM. LPKAN, sosok yang secara tegas menolak praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme mengatakan, Problematika bangsa saat ini menjadi sangat komplek, baik mulai dari tatanan elit hingga tatanan bawah dengan berbagai macam permasalahan.Itu semua hanya sebuah kepentingan semata tiap-tiap golongan yang ingin mencari keuntungan secara pribadi dengan cara yang kurang baik atau dapat diartikan merugikan keuangan negara dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya.” Disamping permasalahan yang ada di BBPJN Jatim-Bali, saya secara pribadi sangat mendukung Program Mulia Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Khususnya untuk Provinsi Jatim akibat Pandemi COVID-19, yang diusung bapak Achmad Subki selaku kabalai,” Ucap Abh Ali biasa disapa.

Bicara tentang Tindak Pidana Korupsi masih banyak ketimpangan dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Indonesia masih menghadapi tantangan panjang dalam perjuangan memberatas korupsi.sementara itu hal senada juga dikatakan Ramot Batubara SH,SSos yang sudah malang melintang sebagai ketua umum ICON RI,  yang saat ini berprofesi sebagai Advokat, dirinya mengungkapkan,        Berbagai kasus terus bermunculan, meski penegakan hukum terhadap koruptor juga semakin digalakkan, ungkapnya.

Di sisi lain, Ramot Batubara, S.H, Ketua Umum DPP Lembaga ICON-RI, ( Indobara Cakrabuana Anti Konspirasi Nasional Republik Indonesia ) juga menggalakkan dan mendukung aksi tersebut .Menurutnya aksi demo unjuk rasa dan wujud penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap orang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku di negeri ini.
Termasuk yang dilakukan  para ormas lembaga, LSM di depan kantor BPJN 8 Surabaya-Bali tersebut, namun harus tetap menjaga protokol kesehatan dan saling menjaga ketertiban, dan tetap dalam koridor batasan-batasan aturan.
Bung Bara aktivis senior pemerhati korupsi ini juga mengatakan,  demonstrasi dengan unjuk rasa itu harus mendapat ruang sebagai sebuah kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dan dijamin Undang- Undang dasar 1945.” Artinya aksi demonstrasi menyampaikan pendapat untuk menyikapi kinerja aparatur negara atau Pemerintah adalah hak berdaulat yang istimewa dan kinstitusional dijamin UUD 1945 Pasal 28,” Jelasnya.
Dalam hal ini dirinya  berharap pihak BPJN 8 Surabaya segera melakukan Dialog kepada para Ormas, LSM bersikap transparan sebagai pejabat negara yang  bertugas mengelola anggaran rakyat.”  Setidaknya beberapa tuntutan yang disampaikan oleh rekan- rekan dilapangan terkait kinerja salah satu kepala Satker yang ada di BPJN 8 Surabaya ini segera diperbaiki dan  membuka diri serta mengajak dialog dengan besrsikap bijaksana, transparan, tidak  egois, dan tidak merasa sudah pintar dalam mengelola uang rakyat,” Paparnya.
Masih menurut Bang Bara , dalam menyikapi masalah seharusnya berdialog yang transparan dan profesional. Artinya,  jika ada temuan dari rekan -rekan Wartawan, LSM dan masyarakat terkait kinerja baik itu terkait kondisi dugaan penyimpangan lelang, tender yang monopoli dan seringnya ada temuan terjadinya kerusakan konstruksi jalan dan jembatan yang sedang dikerjakan baik yang baru selesai dikerjakan oleh pihak PJN Surabaya ini, “harus segera direspon dengan baik, karena tanpa masyarakat pemerintah tidak dapat melaksanakan tugasnya sendirian tanpa dikawal dalam pengawasan yang baik dan benar, tanda kutip” Pengawasan, monitoring yang positip dan Profesional,” tandasnya.
Selain itu dirinya juga  berharap kepada semua Kasatker untuk melaksanakan kinerja dengan profesional di masing-masing Satker sampai kepada PPK ruas wilayahnya, tidak menganggap musuh rekan rekan media,LSM, Ormas tapi justru sebagai mitra kerja yang solid.
Bung Bara sebutan aktivis senior pemerhati konstruksi ini jug berharap kepada Sdr. Ir. Achmad Subki, M.T, sebagai Kepala Balai PJN 8 Surabaya – Bali, untuk segera mengevaluasi seluruh kinerja bawahannya, diantaranya mengaktifkan zona kehumasan dimasing masing Satker, untuk tempat media dan LSM, sebagai ruang Publik untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan temuan-temuannya terkait permasalahan yang terjadi di lapangan, tegas Bung Bara Aktivis Senior yang sudah Malang melintang didunia aktivis yang juga sebagai Ketua Umum ICON – RI.

Advokat senior yang akrab disapa Bung Bara itu menambahkan, Didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Tahun 2003 telah membuka banyak skandal korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi negara. semua itu tidak luput peran serta lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti penggiat korupsi, Media masa dan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Untuk teman teman LSM LPKAN yang melakukan aksi dikantor BBPJN Jawa Bali maju terus, kami ikut mendukung, kalau bisa digedung KPK melakukan aksi selanjutnya, setau saya baru kali ini ada demontrasi BBPJN Jawa Bali,” Pungkas Bang Bara. ( Fery /Zack)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *