Nganjuk, rednews.co.id – Keresahan petani di Kabupaten Nganjuk semakin memuncak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menggelar rapat kerja gabungan Komisi II dan IV guna membahas masalah mendasar: penyerapan gabah oleh Bulog yang kian menjadi sorotan.
Rapat yang dihadiri oleh Dandim 0810/Nganjuk dan Kepala Dinas Pertanian ini bertujuan menampung berbagai aduan, berlangsung pada 26 Maret 2025, di ruang pertemuan Gedung DPRD Nganjuk.
Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Jianto, menegaskan, “Keluhan petani terkait lemahnya penyerapan gabah menjadi pendorong utama pertemuan ini.
” Diketahui bahwa warga kurang memahami syarat penyerapan yang ditetapkan oleh Bulog, seperti pentingnya kualitas gabah kering panen. Kurangnya edukasi informasi membuat petani bingung.
“Kami perlu pendekatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat,” imbuh Jianto.
Hal ini menandakan bahwa ketidakpahaman dapat berujung pada kerugian yang lebih besar bagi petani. Transparansi menjadi tema hangat dalam rapat. Jianto berjanji akan mengawal setiap langkah dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kendala yang dihadapi. “Kami akan memastikan tidak ada yang terabaikan,” tegasnya.
Namun, keprihatinan terus mengemuka. Rois, perwakilan Aliansi Kepala Desa Tanjung Kertosono, mengungkapkan kesedihan petani. “Petani yang mengirimkan 8 ton gabah, hanya diambil 3 ton. Harga gabah terus anjlok meski ada pengawalan,” ungkapnya.
Hal ini mencerminkan krisis yang lebih dalam, melampaui sekadar penyerapan, dan menyentuh kesejahteraan petani. Kritik tajam diarahkan pada Bulog yang dianggap gagal dalam program ketahanan pangan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo.
Rois menekankan bahwa Bulog tidak mampu menyerap gabah secara maksimal, meskipun alasan yang diberikan adalah kualitas gabah yang dianggap kurang baik. Sementara kebutuhan pangan terus meningkat, tekanan semakin besar, dan petani menuntut solusi nyata, bukan hanya janji belaka. *AG1*
